Bimtek Penyusunan Muatan RTH dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Berbasis Regulasi Terbaru 2027–2028

Bimtek Penyusunan Muatan RTH dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Berbasis Regulasi Terbaru 2027–2028

Bimtek Penyusunan Muatan RTH dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): Optimalisasi Perencanaan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Berbasis Regulasi Terbaru 2027–2028

Bimtek Penyusunan Muatan RTH adalah program bimbingan teknis yang membahas proses integrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), mulai dari identifikasi kondisi eksisting, penentuan tipologi, perumusan pola ruang, hingga pengendalian pemanfaatannya. Kegiatan ini ditujukan kepada pemerintah daerah, perencana tata ruang, dan tenaga profesional yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan wilayah. Pada periode 2027–2028, penguasaan ketentuan penyediaan RTH dan penyesuaian substansi RDTR menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata ruang perkotaan yang terencana, fungsional, dan berkelanjutan.

Apa Itu Penyusunan Muatan RTH dalam RDTR?

Penyusunan muatan RTH dalam RDTR merupakan proses mengintegrasikan kebutuhan, lokasi, tipologi, distribusi, dan ketentuan pemanfaatan ruang terbuka hijau ke dalam dokumen rencana detail tata ruang. Integrasi ini diperlukan agar penyediaan RTH tidak hanya menjadi target luasan, tetapi juga memiliki lokasi yang jelas, fungsi yang terukur, serta ketentuan pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan.

RTH mencakup ruang terbuka yang berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, ekonomi, resapan air, dan penanggulangan bencana. Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022, tipologi RTH meliputi kawasan atau zona RTH, kawasan atau zona lainnya yang berfungsi sebagai RTH, serta objek ruang yang berfungsi sebagai RTH.

Dalam praktik perencanaan, muatan tersebut harus diselaraskan dengan struktur ruang, pola ruang, intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan peraturan zonasi. Melalui pelatihan penyusunan muatan RTH, peserta mempelajari bagaimana menerjemahkan kebutuhan ruang hijau menjadi arahan perencanaan yang lebih operasional.

Apa Dasar Hukum Penyusunan Muatan RTH dan RDTR?

Penyusunan muatan RTH dalam RDTR berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021 serta berstatus berlaku berdasarkan data JDIH yang diperiksa.

Regulasi khusus mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022. Peraturan ini ditetapkan pada 19 Juli 2022 dan mulai berlaku pada 20 Juli 2022. Pasal 11 secara tegas mengatur bahwa perencanaan RTH menjadi bagian dari penyusunan RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.

Untuk tata cara penyusunan RDTR, terdapat pembaruan penting melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2026, yang mengubah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi perubahan tersebut ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 13 Mei 2026. Dengan demikian, penyusunan RDTR untuk periode 2027–2028 perlu memperhatikan ketentuan perubahan tersebut, bukan hanya menggunakan ketentuan lama.

Beberapa rujukan resmi yang perlu dipelajari:

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memahami hubungan antara perencanaan RTH, substansi RDTR, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Mengapa Penyusunan Muatan RTH Penting bagi Pemerintah Daerah?

Muatan RTH dalam RDTR berpengaruh terhadap kualitas perencanaan perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ruang hijau yang direncanakan memiliki lokasi, fungsi, distribusi, dan dukungan kebijakan yang jelas. Kesalahan dalam mengintegrasikan RTH dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara target penyediaan ruang hijau dengan kondisi pemanfaatan lahan di lapangan.

Berikut manfaat yang menjadi fokus kegiatan:

  1. Meningkatkan ketepatan perencanaan RTH. Peserta memahami inventarisasi RTH eksisting dan potensial sehingga perencanaan tidak hanya mengandalkan data luasan tanpa verifikasi lapangan.

  2. Memperkuat integrasi RTH ke dalam RDTR. Peserta memahami penempatan RTH dalam rencana pola ruang dan ketentuan zonasi sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan antarmuatan dokumen.

  3. Meningkatkan kualitas distribusi RTH. Pemahaman terhadap keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran membantu menghindari konsentrasi RTH hanya pada kawasan tertentu.

  4. Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang. Integrasi ketentuan RTH dan intensitas pemanfaatan ruang membantu mengurangi risiko perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai rencana.

  5. Mendukung pemenuhan fungsi ekologis perkotaan. Perencanaan yang mempertimbangkan resapan air, biodiversitas, dan pengendalian limpasan membantu meningkatkan kualitas lingkungan.

  6. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Peserta memahami keterkaitan tugas bidang tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum, dan perencanaan pembangunan.

Kompetensi tersebut relevan untuk mendukung proses peninjauan, penyusunan, maupun penyesuaian dokumen RDTR dalam persiapan perencanaan 2026 dan pelaksanaan program 2027–2028.

Materi Bimtek Penyusunan Muatan RTH dalam RDTR 2027–2028

Materi pelatihan difokuskan pada aspek substantif dan teknis yang digunakan dalam perencanaan ruang terbuka hijau. Pembahasan mencakup identifikasi kondisi wilayah, penentuan tipologi RTH, integrasi ke dalam rencana pola ruang, serta pengaturan pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

  1. Kebijakan nasional penataan ruang dan penyediaan RTH.

  2. Pemahaman regulasi PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.

  3. Pembaruan tata cara penyusunan RDTR berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026.

  4. Konsep, fungsi, dan tipologi RTH publik serta RTH privat.

  5. Identifikasi dan inventarisasi RTH eksisting menggunakan data primer dan sekunder.

  6. Identifikasi RTH potensial berdasarkan status kepemilikan dan penguasaan tanah, tipologi, serta kesesuaian tata ruang.

  7. Analisis keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.

  8. Penyusunan kebutuhan dan skenario penyediaan RTH berdasarkan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

  9. Integrasi tipologi RTH dalam rencana pola ruang RDTR.

  10. Identifikasi kawasan atau zona lain yang memiliki fungsi RTH.

  11. Pengaturan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan zonasi.

  12. Integrasi fungsi resapan air, biodiversitas, dan pengendalian limpasan dalam perencanaan RTH.

  13. Identifikasi sumber pendanaan dan pemangku kepentingan penyediaan RTH.

  14. Pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana RTH.

Materi mengacu pada substansi regulasi yang berlaku, terutama Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 beserta lampirannya. Pembahasan teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan wilayah dan karakteristik pemerintah daerah peserta.

Bagaimana Tahapan Integrasi RTH ke dalam Dokumen RDTR?

Integrasi RTH memerlukan proses yang saling berkaitan antara inventarisasi kondisi wilayah, identifikasi potensi lahan, penentuan tipologi, dan perumusan rencana penyediaan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menempatkan perencanaan RTH sebagai bagian dari proses penyusunan RTRW dan RDTR.

Terdapat dua aspek penting yang perlu dikuasai peserta.

1. Alur penyusunan muatan RTH

  1. Mengumpulkan data RTH eksisting melalui inventarisasi data primer dan sekunder.

  2. Mengidentifikasi lahan potensial dengan mempertimbangkan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

  3. Mengelompokkan tipologi RTH berdasarkan fungsi dan karakteristik kawasan.

  4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap data dan lokasi potensial.

  5. Menganalisis keterjangkauan, keterlayanan, serta ketersebaran RTH.

  6. Menyusun skenario penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

  7. Mengintegrasikan substansi RTH ke dalam rencana pola ruang dan ketentuan peraturan zonasi RDTR.

2. Kesalahan yang perlu dihindari

  • Menghitung seluruh ruang terbuka sebagai RTH tanpa memeriksa kriteria fungsinya.

  • Menggunakan data RTH eksisting yang tidak diperbarui atau tidak diverifikasi.

  • Mengabaikan status penguasaan dan kepemilikan tanah.

  • Menentukan lokasi RTH tanpa mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.

  • Tidak membedakan kawasan atau zona RTH dengan kawasan lain yang memiliki fungsi RTH.

  • Tidak menyelaraskan pengaturan KDH dengan intensitas pemanfaatan ruang.

Pemahaman atas kedua aspek tersebut membantu perencana menghindari kesalahan substansi yang dapat memengaruhi kualitas dokumen RDTR.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Penyusunan Muatan RTH?

Program ini ditujukan kepada aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang menangani perencanaan tata ruang, pembangunan perkotaan, pengelolaan lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Peserta dari instansi pemerintah meliputi:

  • Kepala dan staf Bappeda atau Bapperida.

  • Pejabat dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

  • Pejabat dan staf Dinas Tata Ruang.

  • Pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup.

  • Pejabat dan staf bidang pertanahan.

  • Perencana wilayah dan kota pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

  • Tim penyusun dan evaluator dokumen RTRW serta RDTR.

  • ASN yang menangani pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Peserta dari sektor swasta dan profesional meliputi:

  • Konsultan perencana wilayah dan kota.

  • Tenaga ahli tata ruang dan perencanaan perkotaan.

  • Konsultan lingkungan dan lanskap.

  • Pengembang kawasan perumahan dan kawasan komersial.

  • Profesional yang menangani pengembangan kawasan perkotaan.

  • Akademisi dan peneliti bidang perencanaan wilayah, arsitektur lanskap, serta lingkungan.

Kegiatan ini relevan bagi personel yang terlibat langsung dalam penyusunan, peninjauan, revisi, maupun evaluasi substansi RTH dalam dokumen tata ruang.

Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang perencanaan wilayah dan kota, penataan ruang, penyediaan RTH, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman terhadap Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan pembaruan ketentuan penyusunan RDTR menjadi aspek penting dalam penyampaian materi.

Instruktur juga perlu memahami penggunaan data spasial, inventarisasi RTH, analisis pola ruang, tipologi ruang terbuka hijau, serta penyusunan ketentuan peraturan zonasi. Penguasaan terhadap konsep IHBI dan hubungan antara fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan resapan air diperlukan agar materi dapat diterapkan dalam pekerjaan perencanaan.

Pembelajaran diarahkan untuk menghubungkan ketentuan regulasi dengan kebutuhan penyusunan dokumen tata ruang. Dengan pendekatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang relevan terhadap proses perencanaan RTH dan pengendalian pemanfaatannya.

Profil dan Legalitas Penyelenggara

PRAIN merupakan penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk instansi pemerintah maupun sektor swasta. Program pengembangan kompetensi diselenggarakan dengan materi yang disesuaikan terhadap kebutuhan bidang kerja dan perkembangan ketentuan yang relevan.

Informasi nomor legalitas, alamat kantor, dan dokumen kelembagaan belum dicantumkan karena belum tersedia dalam Lembar Fakta. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara sebelum dipublikasikan sebagai klaim legalitas.

Pertanyaan Umum tentang Penyusunan Muatan RTH dalam RDTR

1. Apa tujuan penyusunan muatan RTH dalam RDTR?

Tujuannya adalah mengintegrasikan kebutuhan ruang terbuka hijau ke dalam dokumen perencanaan tata ruang secara terarah. Integrasi mencakup lokasi, tipologi, fungsi, distribusi, serta ketentuan pemanfaatan ruang sehingga penyediaan RTH dapat menjadi bagian dari arahan pembangunan dan pengendalian ruang perkotaan.

2. Berapa biaya mengikuti Bimtek Penyusunan Muatan RTH?

Biaya mengikuti paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, lokasi, dan fasilitas yang dipilih. Informasi harga belum ditetapkan dalam data kegiatan yang tersedia sehingga calon peserta perlu menghubungi panitia untuk memperoleh penawaran biaya dan rincian fasilitas.

3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?

Kegiatan ini tidak menyediakan sertifikat pelatihan. Program difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis peserta dalam mengintegrasikan RTH ke dalam RDTR, memahami tipologi RTH, serta menerapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Apakah kegiatan tersedia pada tahun 2027 dan 2028?

Program ditujukan untuk periode 2027–2028. Jadwal pelaksanaan, lokasi, dan ketersediaan kelas perlu dikonfirmasi kepada panitia. Instansi juga dapat mengomunikasikan kebutuhan penyelenggaraan berdasarkan agenda perencanaan dan pengembangan kompetensi pegawai.

5. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara in-house atau daring?

Penyelenggaraan dapat dikomunikasikan melalui pilihan tatap muka, daring, maupun in-house training sesuai kesepakatan dengan penyelenggara. Untuk pelaksanaan in-house, pembahasan dapat diarahkan pada kebutuhan perencanaan wilayah dan kondisi tata ruang instansi pemesan.

6. Berapa lama durasi kegiatan Bimtek Penyusunan Muatan RTH?

Durasi kegiatan belum ditentukan dalam Lembar Fakta. Lama pelaksanaan dapat dikonfirmasi berdasarkan cakupan materi, metode pembelajaran, dan kebutuhan peserta. Penentuan durasi perlu mempertimbangkan kedalaman pembahasan regulasi, identifikasi RTH, dan integrasi substansi ke dalam RDTR.

7. Apa perbedaan RTH publik dan RTH privat dalam perencanaan tata ruang?

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan RTH privat merupakan ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat atau pemilik lahan sesuai ketentuan. Keduanya merupakan bagian dari tipologi penyediaan RTH yang perlu diperhatikan dalam perencanaan.

8. Apa fungsi IHBI dalam penyusunan muatan RTH?

Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) digunakan sebagai dasar pendekatan dalam perencanaan dan peningkatan kualitas RTH. Pendekatan ini memperhatikan berbagai aspek, antara lain fungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana. Penggunaannya membantu perencana mempertimbangkan kualitas RTH, bukan hanya luasannya.

Informasi Pendaftaran Bimtek Penyusunan Muatan RTH

Perencanaan RTH yang baik membutuhkan pemahaman regulasi, ketepatan data spasial, dan kemampuan mengintegrasikan fungsi ruang hijau ke dalam dokumen tata ruang. Melalui kegiatan ini, peserta dapat memperdalam pengetahuan mengenai penyusunan substansi RTH dan penerapannya dalam RDTR.

Untuk memperoleh informasi jadwal, biaya, pilihan metode, serta penawaran kegiatan periode 2027–2028, silakan menghubungi bagian pendaftaran berikut:

Hubungi panitia untuk menyampaikan kebutuhan pelatihan dan memperoleh informasi penyelenggaraan lebih lanjut.