Ikuti Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP Sesuai PermenPANRB 53 Tahun 2014 dan Penguatan Evaluasi AKIP Berdasarkan PermenPANRB 88 Tahun 2021
Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP Sesuai PermenPANRB 53 Tahun 2014 dan Penguatan Evaluasi AKIP Berdasarkan PermenPANRB 88 Tahun 2021
Ikuti Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP Sesuai PermenPANRB 53 Tahun 2014 dan Penguatan Evaluasi AKIP Berdasarkan PermenPANRB 88 Tahun 2021
Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP adalah program bimbingan teknis yang membahas tata cara reviu laporan kinerja instansi pemerintah, pengujian keandalan informasi kinerja, penyusunan kertas kerja reviu, serta penguatan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Program ini mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Kegiatan ini relevan bagi APIP, Inspektorat, dan pengelola SAKIP yang bertanggung jawab memastikan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi.
Apa Itu Reviu Laporan Kinerja oleh APIP?
Reviu laporan kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penelaahan terhadap laporan kinerja instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan informasi kinerja sebelum laporan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan reviu berpedoman pada ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, APIP menelaah kesesuaian informasi capaian kinerja, keakuratan data, konsistensi indikator, serta keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan kinerja. Proses tersebut mencakup pengumpulan informasi, pengujian data, penyusunan kertas kerja reviu, dan penyampaian hasil reviu.
Bimtek ini juga menghubungkan proses reviu dengan evaluasi AKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dengan demikian, peserta memahami perbedaan fungsi reviu laporan kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP, sekaligus hubungan keduanya dalam memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah.
Apa Dasar Hukum Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi AKIP?
Pelaksanaan reviu laporan kinerja dan evaluasi AKIP memiliki landasan regulasi yang berbeda tetapi saling berkaitan. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 mengatur petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan ini ditetapkan pada 20 November 2014 dan diundangkan pada 1 Desember 2014. Berdasarkan JDIH Kementerian PANRB, statusnya tercatat berlaku.
Sementara itu, PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 mengatur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2021 serta berstatus berlaku. Regulasi tersebut mencabut PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kedua regulasi tersebut menjadi rujukan utama dalam pembelajaran. Peserta perlu memahami bahwa reviu laporan kinerja berfokus pada keandalan informasi laporan, sedangkan evaluasi AKIP menilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja secara lebih menyeluruh.
Dokumen regulasi resmi:
Mengapa Penguatan Evaluasi AKIP Penting bagi APIP dan Instansi Pemerintah?
Penguatan evaluasi AKIP diperlukan untuk memastikan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan secara konsisten. APIP memiliki peran penting dalam pengawasan intern, sedangkan unit pengelola kinerja bertanggung jawab atas kualitas data dan informasi yang dilaporkan.
Manfaat peningkatan kompetensi melalui kegiatan ini meliputi:
-
Meningkatkan keandalan laporan kinerja. APIP memahami cara menguji data capaian dan sumber informasi sehingga risiko ketidaksesuaian antara laporan dengan bukti pendukung dapat dikurangi.
-
Memperkuat kualitas kertas kerja reviu. Pemahaman terhadap dokumentasi prosedur pemeriksaan membantu menghindari reviu yang tidak memiliki bukti kerja memadai.
-
Memastikan konsistensi indikator kinerja. Peserta dapat menelaah keterkaitan sasaran, indikator, program, dan kegiatan sehingga ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan pelaporan dapat diketahui.
-
Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP. Pemahaman komponen evaluasi membantu tim evaluator mengidentifikasi kelemahan pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja.
-
Mendorong tindak lanjut hasil evaluasi. Instansi dapat menggunakan hasil penilaian untuk menentukan area perbaikan sehingga rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
-
Memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Analisis keterkaitan anggaran dan capaian kinerja membantu mengidentifikasi kegiatan yang belum menunjukkan kontribusi terhadap hasil yang ditargetkan.
Penguasaan aspek tersebut mendukung peningkatan kualitas pengawasan intern dan penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah untuk periode 2027–2028.
Materi Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP dan Evaluasi AKIP 2027–2028
Materi pelatihan difokuskan pada penerapan ketentuan reviu laporan kinerja dan evaluasi AKIP dalam pekerjaan pengawasan intern pemerintah. Pembahasan mencakup aspek regulasi, teknik pemeriksaan, pengujian informasi kinerja, dokumentasi hasil reviu, serta evaluasi kualitas implementasi SAKIP.
Pokok materi yang dibahas meliputi:
-
Kebijakan nasional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
-
Pemahaman PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu.
-
Pemahaman PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP.
-
Peran, tugas, dan tanggung jawab APIP dalam pelaksanaan reviu laporan kinerja.
-
Teknik penelaahan keselarasan dokumen perencanaan strategis, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan.
-
Metode pengumpulan data dan informasi untuk menguji keandalan serta akurasi laporan kinerja.
-
Teknik pengujian kesesuaian antara target, realisasi, dan bukti pendukung capaian indikator kinerja.
-
Penyusunan kertas kerja reviu (KKR), dokumentasi prosedur, dan pencatatan hasil pengujian.
-
Penyusunan catatan hasil reviu dan pernyataan telah direviu.
-
Tata cara penyusunan laporan hasil reviu serta pengungkapan kelemahan dan rekomendasi perbaikan.
-
Evaluasi AKIP berdasarkan komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
-
Analisis keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis dan hasil program.
-
Identifikasi kelemahan implementasi SAKIP dan analisis akar permasalahan.
-
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP.
Materi tersebut mengarahkan peserta untuk memahami keterkaitan antara proses reviu oleh APIP dan evaluasi AKIP. Fokus pembelajaran adalah ketepatan prosedur, kualitas bukti, konsistensi informasi, dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pada tahun 2027–2028.
Apa Saja Aspek Penting dalam Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi AKIP?
Reviu laporan kinerja tidak cukup dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen. APIP perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki dasar data yang dapat ditelusuri serta selaras dengan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja.
Dua aspek berikut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pekerjaan.
1. Alur pelaksanaan reviu laporan kinerja
-
Mempelajari dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.
-
Mengidentifikasi sasaran serta indikator yang dilaporkan.
-
Mengumpulkan data dan informasi pendukung capaian kinerja.
-
Menguji keandalan dan akurasi informasi dalam laporan kinerja.
-
Menelaah keselarasan sasaran, indikator, program, dan kegiatan.
-
Mendokumentasikan prosedur serta hasil pengujian dalam kertas kerja reviu.
-
Menyusun catatan hasil reviu dan menyampaikan kelemahan yang ditemukan.
-
Menyusun laporan reviu dan pernyataan telah direviu sesuai ketentuan.
2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen dan bukti kinerja
| Dokumen atau aspek | Fokus pemeriksaan |
|---|---|
| Renstra | Kesesuaian sasaran strategis dan indikator |
| Perjanjian Kinerja | Konsistensi target dan indikator kinerja |
| Rencana Kerja | Keterkaitan program dan kegiatan |
| Laporan Kinerja | Kesesuaian target dan realisasi |
| Data capaian | Keandalan sumber dan bukti pendukung |
| Kertas Kerja Reviu | Dokumentasi prosedur dan hasil pengujian |
| Pernyataan telah direviu | Kesesuaian dengan hasil pelaksanaan reviu |
Dalam evaluasi AKIP, peserta juga perlu memahami empat komponen evaluasi, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penilaian perlu memperhatikan kualitas implementasi dan pemanfaatan informasi kinerja, bukan sekadar keberadaan dokumen.
Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP?
Program ini ditujukan kepada aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan intern, pengelolaan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta evaluasi SAKIP.
Peserta dari instansi pemerintah yang relevan meliputi:
-
Inspektur dan pejabat struktural Inspektorat.
-
Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).
-
Pejabat dan staf Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
-
Tim evaluator AKIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
-
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
-
Pejabat perencana dan pengelola SAKIP.
-
ASN pada Biro Perencanaan dan unit pelaporan kinerja.
-
Pejabat yang menangani evaluasi program dan kegiatan pemerintah.
Dari sektor nonpemerintah, materi yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan evaluasi organisasi juga relevan bagi:
-
Auditor internal perusahaan BUMN dan BUMD.
-
Manajer perencanaan dan pengendalian kinerja.
-
Staf manajemen risiko dan kepatuhan.
-
Konsultan tata kelola dan evaluasi kinerja organisasi.
-
Profesional yang menangani pengukuran kinerja dan pelaporan manajemen.
Peserta yang memiliki keterlibatan dalam pengawasan, evaluasi, dan pengelolaan kinerja organisasi akan memperoleh pemahaman mengenai metode penelaahan, dokumentasi, dan pengukuran hasil kerja yang sistematis.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur Bimtek?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang pengawasan intern pemerintah, evaluasi AKIP, manajemen kinerja sektor publik, dan implementasi SAKIP. Penguasaan terhadap PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 menjadi aspek penting dalam penyampaian materi.
Instruktur juga perlu memahami pelaksanaan reviu laporan kinerja, pengujian keandalan informasi, penyusunan kertas kerja reviu, serta dokumentasi hasil pemeriksaan. Pemahaman terhadap proses evaluasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara reviu dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Pembelajaran diarahkan pada penerapan ketentuan dalam pekerjaan pengawasan dan evaluasi instansi. Dengan pendekatan tersebut, peserta dapat memahami substansi regulasi sekaligus penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pertanyaan Umum tentang Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP
1. Apa tujuan Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP?
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata cara reviu laporan kinerja, pengujian keandalan informasi, penyusunan kertas kerja reviu, serta pelaporan hasil reviu. Kegiatan ini juga membahas penguatan evaluasi AKIP agar peserta memahami keterkaitan antara pengawasan intern dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi.
2. Berapa biaya mengikuti Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP?
Biaya mengikuti pelatihan bergantung pada paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, lokasi, dan fasilitas yang disepakati. Informasi harga belum ditetapkan dalam data kegiatan yang tersedia. Calon peserta dapat menghubungi panitia untuk memperoleh rincian penawaran biaya kelas reguler maupun in-house training.
3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?
Program ini tidak menyediakan sertifikat pelatihan. Fokus kegiatan adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis peserta dalam pelaksanaan reviu laporan kinerja, penyusunan kertas kerja reviu, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Kapan jadwal pelaksanaan Bimtek tahun 2027–2028?
Program direncanakan untuk periode 2027–2028. Tanggal pelaksanaan mengikuti agenda penyelenggaraan dan kesepakatan dengan instansi peserta. Informasi mengenai ketersediaan kelas, lokasi, dan jadwal terbaru dapat diperoleh melalui bagian pendaftaran.
5. Apakah pelatihan tersedia secara in-house dan daring?
Penyelenggaraan dapat dikomunikasikan melalui metode in-house maupun daring sesuai kebutuhan instansi dan kesepakatan pelaksanaan. In-house training memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan dan evaluasi organisasi, sedangkan metode daring menjadi alternatif pembelajaran jarak jauh.
6. Berapa lama durasi pelatihan ini?
Durasi pelatihan belum ditetapkan dalam informasi penyelenggaraan yang tersedia. Lama kegiatan dapat dikonfirmasi kepada panitia berdasarkan cakupan materi, metode pembelajaran, dan kebutuhan peserta dari instansi masing-masing.
7. Apa perbedaan reviu laporan kinerja dan evaluasi AKIP?
Reviu laporan kinerja oleh APIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 berfokus pada penelaahan dan pengujian keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja. Sementara itu, evaluasi AKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 menilai implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal.
8. Apa saja yang harus diperiksa APIP dalam reviu laporan kinerja?
APIP perlu menelaah kesesuaian sasaran, indikator, program, dan kegiatan, serta menguji keandalan dan akurasi data capaian kinerja. Pemeriksaan juga mencakup sumber informasi, bukti pendukung, penyusunan kertas kerja reviu, dokumentasi prosedur, dan penyusunan pernyataan telah direviu sesuai pedoman yang berlaku.
Informasi Pendaftaran Bimtek Reviu Laporan Kinerja oleh APIP
Kualitas laporan kinerja dan pelaksanaan evaluasi AKIP membutuhkan personel yang memahami regulasi sekaligus mampu menerapkannya dalam pekerjaan pengawasan. Melalui kegiatan ini, instansi dapat memperkuat pemahaman APIP dan tim pengelola SAKIP dalam menjaga keandalan informasi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Segera koordinasikan kebutuhan peserta dan rencana pelaksanaan Bimtek periode 2027–2028 melalui bagian informasi dan pendaftaran berikut:
-
Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0851-7207-9181)
-
Email: info@bimtekpena.com
-
Website: https://www.bimtekpena.com/
Penyelenggara dapat dihubungi untuk konsultasi program, permintaan penawaran, dan koordinasi jadwal pelaksanaan.
