Ikuti Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP 2027–2028: Strategi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

Ikuti Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP 2027–2028: Strategi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP adalah program bimbingan teknis yang membahas tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan, pengukuran, analisis, dan pelaporan capaian kinerja organisasi. Program ini mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan ini ditujukan bagi ASN dan pengelola akuntabilitas kinerja yang perlu meningkatkan kualitas pelaporan untuk periode 2027–2028.

Apa Itu Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP?

Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP merupakan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja instansi pemerintah. LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan istilah yang banyak digunakan dalam praktik administrasi pemerintahan, sedangkan LKjIP merupakan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan dalam pedoman pelaporan kinerja.

Penyusunan laporan tidak hanya berisi daftar kegiatan dan realisasi anggaran, tetapi juga menjelaskan hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, serta faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja.

Melalui pelatihan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, peserta mempelajari cara menyajikan informasi yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pelaporan diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Apa Dasar Hukum Penyusunan LAKIP dan LKjIP?

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah mengacu pada sejumlah regulasi mengenai sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan kinerja pemerintah. Salah satu pedoman teknis utamanya adalah PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang ditetapkan pada 20 November 2014 dan diundangkan pada 1 Desember 2014.

Peraturan tersebut mengatur tiga ruang lingkup utama, yaitu petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan basis data JDIH Kementerian PANRB dan JDIH BPK yang diperiksa pada November 2026, peraturan ini berstatus berlaku.

PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 juga mencabut PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa regulasi pendukung yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SAKIP meliputi:

• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

• Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Referensi resmi:

• JDIH Kementerian PANRB – PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

• JDIH BPK – PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

• Dokumen PDF resmi PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

Mengapa Penyusunan Laporan Kinerja Penting bagi Instansi Pemerintah?

Laporan kinerja menjadi instrumen pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kualitas laporan sangat dipengaruhi oleh ketepatan indikator, keandalan data, konsistensi target, serta kemampuan organisasi menjelaskan keberhasilan maupun kendala pencapaian program.

Berikut lima manfaat penguatan kompetensi penyusunan laporan kinerja:

1. Meningkatkan akurasi pengukuran kinerja. Peserta memahami hubungan antara indikator, target, dan realisasi sehingga mengurangi kesalahan dalam menyajikan capaian yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

2. Memperkuat akuntabilitas program. Setiap capaian dapat ditelusuri berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sehingga laporan tidak hanya berisi daftar kegiatan administratif.

3. Memperbaiki analisis pencapaian target. Instansi mampu mengidentifikasi penyebab target tidak tercapai, termasuk kendala anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan faktor eksternal.

4. Meningkatkan kualitas data pendukung. Rekonsiliasi data antarbidang membantu mengurangi perbedaan angka antara laporan unit kerja, laporan perangkat daerah, dan dokumen pertanggungjawaban.

5. Mendukung perbaikan kinerja organisasi. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut agar kelemahan pelaksanaan program tidak berulang pada periode berikutnya.

Kemampuan tersebut diperlukan oleh perangkat daerah, kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah lainnya dalam memperkuat pelaksanaan SAKIP serta meningkatkan kualitas pelaporan tahun 2026–2027 dan periode selanjutnya.

Materi Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP Tahun 2027–2028

Materi pelatihan difokuskan pada tahapan penyusunan laporan kinerja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pembahasan mencakup hubungan dokumen perencanaan, Perjanjian Kinerja, pengukuran indikator, analisis capaian, hingga penyajian laporan.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

1. Kebijakan dan regulasi SAKIP: pemahaman PP Nomor 8 Tahun 2006, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

2. Konsep akuntabilitas kinerja: hubungan antara perencanaan strategis, sasaran organisasi, program, kegiatan, dan hasil yang dicapai.

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja: penetapan sasaran, indikator kinerja, target tahunan, serta keselarasan komitmen pimpinan dan unit kerja.

4. Penetapan dan pengukuran IKU: penyusunan Indikator Kinerja Utama berdasarkan tugas, fungsi, dan mandat organisasi.

5. Pengumpulan dan validasi data kinerja: pemeriksaan sumber data, kesesuaian periode pengukuran, serta konsistensi realisasi antarunit.

6. Penghitungan capaian kinerja: pengukuran realisasi terhadap target indikator dan penyajian persentase pencapaian sesuai karakteristik indikator.

7. Analisis keberhasilan dan kegagalan: identifikasi faktor pendukung, kendala pencapaian, efisiensi pelaksanaan, serta penyebab deviasi target.

8. Penyusunan laporan kinerja: penyajian pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penutup.

9. Analisis penggunaan anggaran: menghubungkan realisasi anggaran dengan capaian sasaran dan hasil program.

10. Tata cara reviu laporan kinerja: pemeriksaan kesesuaian dokumen, keakuratan informasi, konsistensi data, dan kelengkapan penyajian.

11. Penyusunan rekomendasi perbaikan: merumuskan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan.

12. Penyelarasan laporan antarunit kerja: memastikan informasi kinerja unit organisasi konsisten dengan laporan kinerja instansi secara keseluruhan.

Materi tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pelaporan kinerja, mulai dari penetapan target sampai penyajian hasil pertanggungjawaban. Kedalaman pembahasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan paket pelaksanaan kegiatan.

Apa Saja Kesalahan yang Harus Dihindari dalam Penyusunan LKjIP?

Penyusunan LKjIP memerlukan ketelitian dalam menghubungkan dokumen perencanaan dengan data hasil pelaksanaan program. Kesalahan pada satu tahapan dapat memengaruhi keandalan informasi yang disampaikan kepada pimpinan maupun pihak evaluator.

Beberapa kesalahan yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Ketidaksesuaian indikator dengan sasaran strategis

Indikator yang tidak menggambarkan hasil dari sasaran strategis menyebabkan laporan sulit menunjukkan kontribusi program terhadap tujuan organisasi.

2. Target tidak konsisten dengan Perjanjian Kinerja

Perbedaan target antara dokumen Perjanjian Kinerja dan laporan realisasi dapat menimbulkan keraguan terhadap keakuratan pengukuran.

3. Realisasi tidak disertai analisis

Penyajian persentase capaian tanpa menjelaskan penyebab keberhasilan atau kegagalan membuat laporan kurang memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi.

4. Data pendukung tidak dapat ditelusuri

Angka capaian yang tidak didukung dokumen sumber, laporan unit kerja, atau bukti pengukuran menyulitkan proses verifikasi.

5. Analisis anggaran terpisah dari hasil kinerja

Laporan yang hanya membandingkan pagu dan realisasi anggaran belum cukup menjelaskan hubungan penggunaan sumber daya dengan pencapaian sasaran.

Alur pemeriksaan sebelum laporan disampaikan:

1. Memeriksa kesesuaian sasaran dan indikator dengan dokumen perencanaan.

2. Memastikan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

3. Memvalidasi realisasi berdasarkan sumber data masing-masing unit.

4. Memeriksa penghitungan capaian indikator.

5. Menyusun analisis penyebab keberhasilan dan ketidaktercapaian target.

6. Memastikan hubungan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja.

7. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap konsistensi informasi laporan.

Pemahaman atas kesalahan tersebut membantu peserta mengurangi kekeliruan administratif dan substantif ketika menyusun laporan kinerja.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah?

Program ini ditujukan kepada aparatur dan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi.

Kelompok peserta dari instansi pemerintah meliputi:

• Kepala perangkat daerah dan pejabat pimpinan tinggi.

• Sekretaris daerah dan pejabat administrator.

• Kepala bagian perencanaan dan program.

• Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

• Pejabat fungsional perencana.

• Pengelola SAKIP pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

• ASN pada Inspektorat dan unit pengawasan internal.

• Tim penyusun LKjIP tingkat perangkat daerah.

Sementara itu, dari sektor swasta dan organisasi nonpemerintah, materi dapat relevan bagi:

• Manajer perencanaan dan pengembangan organisasi.

• Staf manajemen kinerja perusahaan.

• Konsultan tata kelola dan manajemen organisasi.

• Pengelola evaluasi program pada yayasan dan lembaga pendidikan.

• Profesional yang menangani indikator kinerja dan pelaporan manajemen.

Dengan melibatkan personel yang tepat, organisasi dapat memperkuat koordinasi antara unit perencanaan, pelaksana program, pengelola data, dan pengawasan internal.

Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur Bimtek?

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis, pengukuran indikator, serta penyusunan laporan kinerja. Penguasaan terhadap PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjadi salah satu aspek penting dalam penyampaian materi.

Instruktur juga perlu memahami penerapan indikator kinerja utama, penyusunan Perjanjian Kinerja, pengolahan data capaian, analisis realisasi anggaran, serta tata cara reviu laporan kinerja.

Selain memahami regulasi, narasumber perlu mampu menjelaskan hubungan antara dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran dapat memberikan pemahaman yang relevan terhadap pekerjaan peserta, khususnya dalam menyiapkan laporan kinerja organisasi secara sistematis dan akuntabel.

Pertanyaan Umum tentang Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP

1. Apa tujuan mengikuti Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP?

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Pembahasan mencakup Perjanjian Kinerja, indikator kinerja utama, pengukuran capaian, analisis realisasi, penyajian laporan, dan tata cara reviu sesuai pedoman yang berlaku.

2. Apa dasar hukum penyusunan LAKIP dan LKjIP?

Salah satu pedoman teknis utamanya adalah PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaannya juga berkaitan dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PP Nomor 8 Tahun 2006.

3. Berapa biaya mengikuti pelatihan penyusunan LAKIP?

Biaya mengikuti paket penyelenggaraan, metode pembelajaran, lokasi, dan fasilitas yang dipilih. Informasi harga belum ditetapkan dalam data program yang tersedia sehingga calon peserta perlu menghubungi panitia untuk memperoleh penawaran biaya terbaru.

4. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?

Program ini tidak menyediakan sertifikat pelatihan. Fokus kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis peserta dalam penyusunan laporan kinerja, pengukuran capaian, analisis indikator, serta penerapan ketentuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Kapan jadwal pelaksanaan Bimtek tahun 2027–2028?

Program ditujukan untuk periode 2027–2028. Tanggal pelaksanaan mengikuti agenda penyelenggaraan yang dikonfirmasi oleh panitia. Instansi yang membutuhkan jadwal khusus dapat menghubungi penyelenggara untuk membicarakan waktu pelaksanaan.

6. Apakah pelatihan dapat dilaksanakan secara daring atau in-house?

Pilihan metode dapat dikomunikasikan dengan penyelenggara sesuai kebutuhan instansi. Metode daring dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, sedangkan in-house training memungkinkan pembahasan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan kinerja organisasi peserta.

7. Apa perbedaan LAKIP dan LKjIP?

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan LKjIP merupakan singkatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban kinerja organisasi pemerintah. Dalam penggunaan dokumen resmi, istilah LKjIP banyak digunakan mengikuti pedoman pelaporan kinerja.

8. Apa saja komponen utama dalam laporan kinerja instansi pemerintah?

Komponen utama laporan mencakup pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penutup. Bagian akuntabilitas kinerja memuat informasi pencapaian sasaran, realisasi indikator, analisis keberhasilan atau kendala, serta informasi penggunaan anggaran yang relevan.

Informasi Pendaftaran Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP

Peningkatan kualitas laporan kinerja membutuhkan pemahaman yang baik terhadap regulasi, ketepatan pengukuran, dan kemampuan menganalisis hasil pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, instansi dapat mempersiapkan personel yang lebih kompeten dalam mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja organisasi.

Segera koordinasikan kebutuhan peserta dan rencana pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh informasi program Bimtek Penyusunan LAKIP LKjIP periode 2027–2028.

Informasi pendaftaran:

• Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0851-7207-9181)

• Email: info@bimtekpena.com

• Website: https://www.bimtekpena.com/

Silakan menghubungi kontak tersebut untuk mendapatkan informasi jadwal, biaya, metode penyelenggaraan, dan penawaran kegiatan.