Bimtek Pengelolaan PPPK Komprehensif Hak Kewajiban dan Manajemen Kontrak 2026-2027
Bimtek Pengelolaan PPPK Komprehensif Hak Kewajiban dan Manajemen Kontrak 2026-2027

Bimtek Pengelolaan PPPK Komprehensif Hak Kewajiban dan Manajemen Kontrak 2026-2027
Peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah menuntut pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan PPPK menjadi sangat urgensi bagi pengelola kepegawaian guna menyelaraskan implementasi hak, kewajiban, dan manajemen kontrak kerja pegawai. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Apa Itu Bimtek Pengelolaan PPPK
Bimtek Pengelolaan PPPK adalah program pelatihan terstruktur yang dirancang untuk membekali pengelola kepegawaian, pejabat pembuat komitmen, dan pimpinan instansi dengan regulasi serta teknis tata kelola PPPK. Pelatihan ini membedah secara tuntas aspek perencanaan, perekrutan, penilaian kinerja, hingga mekanisme pemutusan hubungan perjanjian kerja. Berdasarkan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan PPPK memerlukan pendekatan yang berbeda dari PNS konvensional, khususnya dalam hal manajemen masa kontrak dan evaluasi kinerja tahunan.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan PPPK Komprehensif Hak Kewajiban dan Manajemen Kontrak 2026-2027
- Memahami Regulasi: Memahami aturan hukum terbaru terkait kedudukan, hak, dan kewajiban PPPK secara mendalam.
- Penyusunan Kontrak: Mampu menyusun manajemen kontrak kerja yang akuntabel dan meminimalisir sengketa hukum di kemudian hari.
- Penilaian Kinerja: Mengoptimalkan sistem penilaian kinerja pegawai secara objektif dan terukur.
- Pengelolaan Kesejahteraan: Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan gaji, tunjangan, serta jaminan sosial yang menjadi hak pegawai.
- Profesionalisme ASN: Mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara yang profesional di lingkungan instansi pemerintah.
Materi Bimtek Pengelolaan PPPK Komprehensif Hak Kewajiban dan Manajemen Kontrak 2026-2027
- Materi 1: Kebijakan umum dan arah strategis pengadaan PPPK di Indonesia.
- Materi 2: Struktur hak-hak pegawai: Gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan jaminan hari tua.
- Materi 3: Kewajiban, kode etik, disiplin, dan sanksi bagi PPPK sesuai aturan hukum.
- Materi 4: Teknik dan metode penyusunan dokumen kontrak kerja serta adendum kontrak.
- Materi 5: Prosedur teknis perpanjangan kontrak kerja dan evaluasi kebutuhan organisasi.
- Materi 6: Mekanisme pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK) baik terhormat maupun tidak terhormat.
- Materi 7: Integrasi sistem penilaian kinerja pegawai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).
- Materi 8: Tata cara penyelesaian sengketa administratif terkait kontrak kerja pegawai.
- Materi 9: Sinkronisasi aplikasi kepegawaian nasional untuk database pegawai non-PNS.
- Materi 10: Studi kasus riil mengenai sengketa kontrak kerja dan solusi penyelesaiannya berdasar regulasi pemerintah.
Siapa yang Membutuhkan?
Kegiatan peningkatan kapasitas ini sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola kepegawaian pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta praktisi hukum instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengawasan kontrak kerja ASN.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Q: Apa dasar hukum utama pengelolaan PPPK saat ini?
A: Pengelolaan PPPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur manajemen PPPK secara rinci.
Q: Apakah PPPK berhak mendapatkan jaminan hari tua?
A: Ya, berdasarkan ketentuan terbaru, PPPK memiliki hak atas jaminan sosial yang setara termasuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun melalui skema yang berlaku.
Q: Bagaimana penentuan masa perpanjangan kontrak kerja pegawai?
A: Perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja pegawai yang bersangkutan, kesesuaian kompetensi, serta analisis kebutuhan riil instansi pemerintah terkait.
Narasumber dan Instruktur
Kegiatan ini akan dipandu oleh para akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidangnya dan memiliki sertifikasi nasional maupun internasional.
Pilihan Pelaksanaan Bimtek
Pelatihan dapat diikuti melalui beberapa opsi berikut:
- Kelas Tatap Muka (Offline) di Hotel
- Kelas Daring via Zoom Meeting
- In-House Training (dilaksanakan di instansi peserta)
Lokasi Pelatihan
Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Palu, Semarang, Lampung, Palembang, Padang, serta kota besar lainnya.
Permintaan lokasi khusus dapat dikoordinasikan bersama tim pelaksana.
Informasi Tambahan
- Untuk permintaan In House Training, biaya akan disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan instansi.
- Peserta minimal 5 orang dapat menentukan tema, lokasi, waktu, dan materi pelatihan sesuai kebutuhan.
- Pendaftaran paling lambat dilakukan H-3 sebelum kegiatan dimulai.
- Undangan dan rundown kegiatan akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp setelah konfirmasi.
SK KEMENKUM-HAM RI
Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025
Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.
NIB: 2305250063339
Kontak Pendaftaran dan Informasi
📞 Erik – HP/WA: 0851-7207-9181
Website: https://www.bimtekpena.com/
Postingan terkait:
Bimtek Pengembangan Karir PPPK 2026-2027: Panduan Mutasi & Promosi
Bimtek Kompetensi dan Karir ASN: Panduan Sistem Merit 2026-2027