Bimtek RTH Perkotaan 2027–2028: Strategi Perencanaan, Penataan, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022
Bimtek RTH Perkotaan 2027–2028: Strategi Perencanaan, Penataan, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Bimtek RTH Perkotaan 2027–2028: Strategi Perencanaan, Penataan, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022
Bimtek RTH Perkotaan merupakan program bimbingan teknis yang membahas perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Program ini mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang berstatus berlaku. Penguasaan ketentuan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan RTH, menyusun strategi pemenuhan, serta meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari pendekatan tata ruang, fungsi ekologis, resapan air, sosial budaya, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana. Pembahasan juga relevan bagi pemerintah daerah yang sedang menyiapkan program penataan kawasan perkotaan untuk periode 2027–2028.
Apa Itu Bimtek RTH Perkotaan dan Bagaimana Ruang Lingkupnya?
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alami maupun sengaja ditanam. Dalam pengelolaan kawasan perkotaan, RTH mempunyai fungsi ekologis sekaligus fungsi sosial, ekonomi, budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.
Bimtek RTH Perkotaan membahas bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan menyediakan ruang hijau berdasarkan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, kondisi lahan, serta ketentuan penataan ruang. Pembahasannya tidak hanya berorientasi pada penambahan luas kawasan hijau, tetapi juga memperhatikan kualitas, keterhubungan, fungsi, dan keberlanjutan pemeliharaannya.
Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, RTH dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. Penyediaan RTH publik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan RTH privat disediakan oleh masyarakat. Pemahaman terhadap pembagian tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan RTH.
Apa Dasar Hukum Penyediaan dan Pemanfaatan RTH?
Landasan utama penyelenggaraan program ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan tersebut ditetapkan pada 19 Juli 2022 dan diundangkan pada 20 Juli 2022. Berdasarkan data JDIH ATR/BPN dan JDIH BPK, status peraturan tercatat masih berlaku.
Regulasi tersebut disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturannya mencakup penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, serta penanggulangan bencana.
Beberapa regulasi yang menjadi kerangka hukum terkait antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
-
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
Dokumen resmi untuk dipelajari:
Keterangan status di atas mengacu pada data resmi yang diperiksa pada 22 November 2026. Tidak ditemukan dasar untuk menyatakan bahwa Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 telah dicabut.
Mengapa Pengelolaan RTH Penting bagi Pemerintah Daerah?
Pengelolaan ruang terbuka hijau berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan, ketahanan kawasan perkotaan, dan kenyamanan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pemenuhan RTH bukan sekadar kegiatan penghijauan, melainkan bagian dari penyelenggaraan penataan ruang yang membutuhkan perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengawasan berkelanjutan.
Melalui diklat penataan ruang terbuka hijau, peserta memahami beberapa manfaat berikut:
-
Meningkatkan ketepatan perencanaan RTH. Membantu perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan ruang hijau sehingga program tidak hanya berorientasi pada pembangunan taman tanpa mempertimbangkan kebutuhan kawasan.
-
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Membantu mengidentifikasi lahan potensial agar keterbatasan lahan perkotaan tidak menghambat penyediaan RTH.
-
Memperkuat fungsi ekologis. Mendukung pengembangan area resapan air dan vegetasi sehingga penanganan persoalan lingkungan lebih terarah.
-
Meningkatkan kualitas pengelolaan aset RTH. Mengurangi risiko taman dan fasilitas hijau terbengkalai akibat tidak tersedianya perencanaan pemeliharaan.
-
Memperkuat koordinasi antarinstansi. Mengurangi tumpang tindih kewenangan dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan ruang hijau.
-
Meningkatkan akuntabilitas program. Membantu pemerintah daerah mengevaluasi pencapaian dan kualitas RTH berdasarkan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Materi Bimtek RTH Perkotaan Tahun 2027–2028
Materi pelatihan disusun untuk memberikan pemahaman mengenai aspek regulasi, teknis perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH. Pembahasan mengacu pada substansi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, termasuk klasifikasi RTH, identifikasi wilayah, mekanisme pemenuhan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau.
Pokok materi yang dibahas meliputi:
-
Kebijakan nasional dan daerah mengenai penyediaan serta pemanfaatan RTH.
-
Pemahaman Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan ruang lingkup pengaturannya.
-
Klasifikasi RTH publik dan RTH privat serta karakteristik pemanfaatannya.
-
Identifikasi kondisi RTH eksisting dan kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan.
-
Kategori Wilayah Kota tipe I dan tipe II serta Kawasan Perkotaan tipe I dan tipe II.
-
Perencanaan penyediaan RTH berdasarkan fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.
-
Mekanisme penyediaan RTH melalui pembelian atau pembebasan lahan, pengelolaan, sewa lahan, dan kerja sama dengan masyarakat.
-
Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).
-
Faktor hijau-biru, metode pembobotan, dan bonus elemen dalam perhitungan peningkatan kualitas RTH.
-
Pemeliharaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan RTH.
Materi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kegiatan perencanaan dan pengembangan RTH dalam program kerja pemerintah daerah tahun 2027 maupun 2028.
Elemen Teknis yang Perlu Dikuasai dalam Perencanaan RTH
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan RTH adalah kemampuan menerjemahkan ketentuan regulasi menjadi tahapan kerja yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 mengatur pendekatan identifikasi wilayah, mekanisme pemenuhan, serta peningkatan kualitas RTH menggunakan IHBI. Dengan memahami unsur tersebut, aparatur dapat menghindari kesalahan dalam menentukan strategi pengembangan kawasan hijau.
1. Alur perencanaan dan pemenuhan RTH
-
Mengidentifikasi kondisi dan luas RTH eksisting.
-
Mengidentifikasi kategori wilayah kota atau kawasan perkotaan.
-
Menganalisis kebutuhan dan potensi penyediaan RTH.
-
Menentukan mekanisme pemenuhan berdasarkan kondisi wilayah.
-
Menyusun langkah peningkatan kuantitas dan kualitas RTH.
-
Menyiapkan pengelolaan, pembiayaan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Kesalahan umum yang perlu dihindari
-
Menghitung RTH hanya berdasarkan jumlah taman tanpa memperhatikan karakteristik dan fungsi ruang.
-
Tidak membedakan tanggung jawab penyediaan RTH publik dan RTH privat.
-
Menentukan lokasi pengembangan tanpa mempertimbangkan kondisi lahan.
-
Mengabaikan pembiayaan pemeliharaan setelah pembangunan selesai.
-
Tidak melakukan pemantauan terhadap kualitas dan keberlanjutan fungsi RTH.
Kedua aspek tersebut menjadi perhatian dalam pembelajaran agar peserta memahami bahwa keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan fungsi dan pemanfaatannya.
Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Penataan Ruang Terbuka Hijau?
Pelatihan ini ditujukan kepada aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang terlibat dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kawasan perkotaan. Pemahaman lintas bidang diperlukan karena penyediaan RTH berkaitan dengan penggunaan lahan, kebijakan pembangunan, kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
Kelompok peserta yang relevan meliputi:
-
Kepala dan pejabat struktural Bappeda/Bapperida yang menangani perencanaan pembangunan daerah.
-
Kepala bidang dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
-
Pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
-
Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
-
Pejabat pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Camat dan perangkat kecamatan yang menangani pengembangan wilayah perkotaan.
-
Pejabat pengelola program pembangunan dan infrastruktur daerah.
-
Perencana, penata ruang, tenaga teknis, serta pengelola taman dan kawasan hijau.
-
Konsultan perencanaan tata ruang dan lingkungan.
-
Pengembang properti, pengelola kawasan perumahan, serta perusahaan swasta yang terlibat dalam pengembangan kawasan perkotaan.
Peserta dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, BUMD, perusahaan pengembang, dan lembaga profesional dapat mengikuti program sesuai kebutuhan pekerjaan masing-masing.
Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur Pelatihan?
Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai bidang penataan ruang, perencanaan wilayah dan kota, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Penguasaan substansi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menjadi salah satu aspek penting dalam penyampaian materi.
Instruktur juga harus memahami keterkaitan kebijakan tata ruang dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Kemampuan menjelaskan klasifikasi RTH, identifikasi kondisi wilayah, mekanisme penyediaan lahan, IHBI, dan pengelolaan pemeliharaan menjadi kompetensi yang relevan.
Penyampaian materi diarahkan pada pemahaman regulasi dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, peserta dapat memperoleh penjelasan yang relevan mengenai tantangan penyediaan RTH, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengelolaan kawasan hijau secara berkelanjutan.
Narasumber dan instruktur ditetapkan berdasarkan kesesuaian kompetensi dengan topik dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Pertanyaan Umum tentang Bimtek RTH Perkotaan
1. Apa tujuan utama mengikuti Bimtek RTH Perkotaan?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam merencanakan, menyediakan, menata, memanfaatkan, serta mengelola ruang terbuka hijau. Peserta mempelajari ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan penerapannya dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perkotaan.
2. Berapa biaya mengikuti pelatihan RTH Perkotaan?
Biaya mengikuti kegiatan menyesuaikan paket penyelenggaraan, metode pelaksanaan, lokasi, jumlah peserta, dan fasilitas yang dipilih. Informasi harga belum ditetapkan dalam lembar fakta kegiatan ini. Calon peserta dapat menghubungi penyelenggara untuk memperoleh penawaran biaya dan rincian fasilitas sebelum melakukan pendaftaran.
3. Apakah peserta memperoleh sertifikat setelah mengikuti kegiatan?
Program Bimtek RTH Perkotaan ini tidak menyediakan sertifikat. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman regulasi, dan kompetensi teknis peserta dalam perencanaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
4. Kapan jadwal pelaksanaan Bimtek RTH Perkotaan 2027–2028?
Program direncanakan untuk periode 2027–2028. Tanggal dan lokasi pelaksanaan mengikuti jadwal penyelenggaraan yang dikonfirmasi oleh panitia. Instansi yang memiliki kebutuhan khusus dapat menghubungi penyelenggara untuk membahas rencana waktu pelaksanaan dan menyesuaikannya dengan agenda kerja organisasi.
5. Apakah pelatihan dapat diselenggarakan secara in-house atau daring?
Pelaksanaan secara in-house maupun daring dapat dibicarakan berdasarkan kebutuhan instansi dan kesiapan penyelenggaraan. Untuk kegiatan in-house, instansi dapat mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan. Sementara itu, metode daring dapat menjadi alternatif bagi peserta yang membutuhkan fleksibilitas tanpa harus melakukan perjalanan ke lokasi kegiatan.
6. Berapa lama durasi pelatihan penataan RTH?
Durasi kegiatan mengikuti paket dan susunan materi yang ditetapkan dalam penawaran penyelenggaraan. Lama pelaksanaan belum ditentukan dalam informasi program yang tersedia. Calon peserta dapat meminta rincian durasi, pembagian sesi, serta materi yang akan disampaikan sebelum menyetujui keikutsertaan.
7. Apa perbedaan RTH publik dan RTH privat menurut Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022?
RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan RTH privat disediakan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan RTH. Keduanya menjadi bagian dari penyelenggaraan ruang terbuka hijau yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kawasan perkotaan.
8. Apa fungsi Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) dalam pengelolaan RTH?
IHBI digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH melalui metode perhitungan berdasarkan pembobotan, faktor hijau-biru Indonesia, dan bonus elemen. Pendekatan ini memberikan perhatian pada kualitas unsur hijau dan biru dalam kawasan, sehingga penilaian pengembangan RTH tidak hanya berorientasi pada luas lahan.
Informasi Pendaftaran Bimtek RTH Perkotaan
Pengelolaan ruang terbuka hijau membutuhkan perencanaan yang terarah dan pemahaman regulasi yang tepat. Melalui program ini, instansi dapat meningkatkan kesiapan aparatur dalam mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH sesuai kebutuhan pembangunan kawasan perkotaan.
Untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan Bimtek RTH Perkotaan periode 2027–2028, konsultasi materi, penawaran biaya, dan pengaturan jadwal kegiatan, silakan menghubungi kontak berikut:
-
Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0851-7207-9181)
-
Email: info@bimtekpena.com
-
Website: https://www.bimtekpena.com/