Ikuti Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 Terbaru tentang Pelindungan Ketenagakerjaan bagi HRD, Manajemen, dan Pengelola SDM

Ikuti Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 Terbaru tentang Pelindungan Ketenagakerjaan bagi HRD, Manajemen, dan Pengelola SDM

Ikuti Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 Terbaru tentang Pelindungan Ketenagakerjaan bagi HRD, Manajemen, dan Pengelola SDM

Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah program bimbingan teknis untuk memahami dan menerapkan ketentuan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam pengelolaan hubungan kerja, hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini relevan bagi HRD, manajemen perusahaan, dan pengelola SDM yang perlu menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi terbaru.

Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut organisasi meninjau kembali dokumen ketenagakerjaan dan prosedur operasionalnya. Kesalahan dalam penyusunan perjanjian kerja, penghitungan hak pekerja, maupun pelaksanaan PHK dapat memicu perselisihan hubungan industrial. Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari aspek regulasi dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Apa Itu Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026?

Bimbingan teknis implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 merupakan kegiatan pembelajaran yang membahas substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan beserta implikasinya terhadap kebijakan dan administrasi SDM. Pembahasannya mencakup hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, K3, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan.

Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam penataan regulasi ketenagakerjaan. Berdasarkan catatan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, regulasi tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, program ini membantu peserta memahami perbedaan ketentuan, mengidentifikasi dokumen yang perlu ditinjau, serta menghubungkan ketentuan hukum dengan proses pengelolaan tenaga kerja. Istilah lain yang relevan dengan pencarian program ini meliputi diklat hukum ketenagakerjaan, pelatihan regulasi ketenagakerjaan terbaru, dan training manajemen hubungan industrial.

Apa Dasar Hukum Pelindungan Ketenagakerjaan Terbaru?

Dasar hukum utama kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan informasi resmi JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, regulasi tersebut berstatus berlaku.

Undang-undang ini memuat pengaturan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hubungan kerja, pengupahan, waktu kerja, K3, serta pemutusan hubungan kerja. Materinya menjadi acuan bagi pemberi kerja dalam menjalankan tanggung jawab ketenagakerjaan.

Beberapa perubahan penting dalam status regulasi sebelumnya adalah:

  1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dicabut.

  2. Sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 dicabut, yaitu Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam lampirannya.

  3. UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi regulasi utama yang perlu dipelajari untuk memahami pengaturan pelindungan ketenagakerjaan terbaru.

Dokumen resmi dapat diperiksa melalui:

Mengapa HRD dan Manajemen Perlu Memahami Regulasi Ini?

Pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan perusahaan dan kualitas pengelolaan SDM. HRD dan manajemen perlu memastikan kebijakan internal tidak bertentangan dengan hak pekerja maupun kewajiban pemberi kerja.

Berikut beberapa manfaat penerapan pemahaman regulasi tersebut:

1. Memperbaiki administrasi perjanjian kerja. HRD dapat meninjau PKWT dan PKWTT agar kesalahan penentuan jenis hubungan kerja, masa berlaku, serta pencatatan perjanjian dapat dihindari.

2. Mengurangi risiko perselisihan pengupahan. Bagian payroll dapat mengevaluasi komponen upah, perhitungan lembur, dan pembayaran hak pekerja agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan.

3. Memperkuat prosedur PHK. Manajemen dapat memahami alasan PHK, tahapan perundingan bipartit, serta hak pekerja sehingga keputusan tidak dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan hukum.

4. Meningkatkan kepatuhan waktu kerja. Pengelola SDM dapat meninjau jadwal kerja, istirahat, cuti, dan persetujuan lembur untuk mengurangi risiko pelanggaran hak pekerja.

5. Memperkuat pelaksanaan K3. Perusahaan dapat mengintegrasikan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam prosedur operasional sehingga risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja lebih terkendali.

6. Meningkatkan kualitas hubungan industrial. HRD dapat memperbaiki komunikasi dengan pekerja dan serikat pekerja melalui mekanisme konsultasi, perundingan, serta penyelesaian perselisihan yang sesuai ketentuan.

Manfaat tersebut mendukung pengelolaan SDM yang lebih tertib, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Apa Saja Materi Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 Tahun 2026–2027?

Materi pembelajaran disusun berdasarkan ruang lingkup UU Nomor 27 Tahun 2026 dan kebutuhan penerapannya dalam administrasi perusahaan. Fokus pembahasan diarahkan pada identifikasi kewajiban pemberi kerja, peninjauan dokumen, dan pemahaman prosedur ketenagakerjaan.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

  1. Struktur dan ruang lingkup UU Nomor 27 Tahun 2026: landasan, asas, tujuan, subjek hukum, dan cakupan pelindungan ketenagakerjaan.

  2. Kesempatan dan perlakuan yang sama: prinsip nondiskriminasi dalam penerimaan, penempatan, dan perlakuan terhadap pekerja.

  3. Hubungan kerja dan perjanjian kerja: pemahaman unsur hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan PKWT dan PKWTT.

  4. Pengelolaan PKWT: persyaratan pekerjaan, jangka waktu, perpanjangan, pencatatan, larangan masa percobaan, dan uang kompensasi.

  5. Pengupahan dan hak pekerja: pemahaman kebijakan pengupahan, komponen upah, serta kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

  6. Waktu kerja, istirahat, dan cuti: pengaturan jadwal kerja, waktu istirahat, kerja lembur, serta hak cuti pekerja.

  7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: pemahaman tanggung jawab K3 dan penerapannya dalam sistem manajemen perusahaan.

  8. Pemutusan Hubungan Kerja: alasan PHK, tahapan perundingan bipartit, penyelesaian perselisihan, serta hak pekerja akibat PHK.

  9. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama: pemahaman kedudukan dokumen hubungan industrial dalam pengelolaan tenaga kerja.

  10. Pengawasan dan kepatuhan ketenagakerjaan: pemahaman tanggung jawab pemberi kerja serta aspek pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan.

Materi tersebut dapat menjadi dasar bagi peserta untuk mengidentifikasi area kebijakan internal yang perlu ditinjau selama periode 2026–2027. Penyesuaian materi secara terperinci mengikuti kebutuhan peserta dan ketentuan pelaksanaan yang relevan.

Apa yang Menjadi Fokus Penerapan di Lingkungan Kerja?

Keunggulan pembelajaran regulasi terletak pada kemampuan peserta menghubungkan ketentuan hukum dengan dokumen dan keputusan operasional. Karena itu, pemahaman tidak cukup berhenti pada membaca pasal, tetapi perlu dilanjutkan dengan identifikasi risiko administrasi dan prosedur kerja.

1. Checklist dokumen ketenagakerjaan

Berikut dokumen yang relevan untuk ditinjau oleh bagian HRD dan manajemen:

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

  • Peraturan Perusahaan (PP).

  • Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

  • Catatan pencatatan PKWT.

  • Dokumen pengupahan dan penghitungan lembur.

  • Catatan waktu kerja, istirahat, dan cuti.

  • Dokumen administrasi PHK dan perundingan bipartit.

  • Dokumen kebijakan dan prosedur K3.

2. Alur peninjauan kepatuhan ketenagakerjaan

Proses peninjauan dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

  1. Mengidentifikasi kebijakan dan dokumen ketenagakerjaan yang sedang berlaku.

  2. Memetakan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

  3. Membandingkan isi dokumen internal dengan ketentuan yang relevan.

  4. Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan risiko administrasi.

  5. Menentukan kebutuhan pembaruan kebijakan dan prosedur.

  6. Melakukan evaluasi penerapan dan pemantauan kepatuhan.

3. Kesalahan yang perlu dihindari

  • Menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

  • Tidak memperhatikan kewajiban pencatatan PKWT.

  • Memasukkan masa percobaan dalam PKWT.

  • Mengabaikan persetujuan dan perintah tertulis dalam pelaksanaan lembur.

  • Melakukan PHK tanpa mengikuti mekanisme penyelesaian yang berlaku.

  • Tidak meninjau kesesuaian Peraturan Perusahaan dengan ketentuan terbaru.

Sebagai contoh ilustrasi, perusahaan yang memperpanjang PKWT tanpa memperhatikan ketentuan jangka waktu dan pencatatan dapat menghadapi persoalan mengenai status hubungan kerja. Pasal 87 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur konsekuensi hukum apabila persyaratan PKWT tidak dipenuhi.

Siapa yang Cocok Mengikuti Pelatihan Ini?

Program ini ditujukan bagi personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja, administrasi kepegawaian, kepatuhan perusahaan, dan hubungan industrial. Pesertanya dapat berasal dari instansi pemerintah maupun organisasi swasta.

Kelompok peserta yang relevan meliputi:

  • Kepala HRD dan Human Resources Manager.

  • Human Capital Manager dan Human Capital Development.

  • Manajer personalia dan administrasi kepegawaian.

  • Staf HRD, HR Generalist, dan HR Business Partner.

  • Manajer operasional dan pimpinan perusahaan.

  • Staf payroll dan administrasi pengupahan.

  • Bagian legal dan corporate compliance.

  • Pengelola hubungan industrial.

  • Pengurus serikat pekerja dan perwakilan pekerja.

  • Pejabat pengelola kepegawaian pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.

  • Pengelola SDM pada yayasan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi lainnya.

Peserta yang terlibat dalam penyusunan kebijakan SDM maupun pengambilan keputusan hubungan kerja akan memperoleh relevansi pembelajaran yang lebih besar.

Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur?

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, manajemen sumber daya manusia, dan penerapan regulasi dalam lingkungan kerja. Penguasaan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi salah satu aspek penting dalam penyampaian materi.

Instruktur juga perlu memahami persoalan administrasi PKWT dan PKWTT, pengupahan, prosedur PHK, serta tanggung jawab pemberi kerja. Penyampaian materi diarahkan agar peserta dapat memahami hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan fungsi HRD.

Pendekatan pembelajaran menggunakan bahasa profesional dan pembahasan yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan SDM. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai aspek hukum dan administrasi ketenagakerjaan.

Pertanyaan Umum tentang Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026

1. Berapa biaya mengikuti Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026?

Biaya mengikuti pelatihan disesuaikan dengan paket, metode penyelenggaraan, lokasi, dan kebutuhan peserta. Informasi harga resmi dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara. Calon peserta dari instansi atau perusahaan yang mengirimkan beberapa orang dapat mengonsultasikan kebutuhan penawaran secara langsung.

2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?

Program Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 ini tidak menyediakan sertifikat. Fokus kegiatan adalah memberikan pemahaman mengenai ketentuan pelindungan ketenagakerjaan dan penerapannya dalam pengelolaan SDM, administrasi hubungan kerja, pengupahan, serta kepatuhan perusahaan.

3. Kapan jadwal pelaksanaan pelatihan tahun 2026–2027?

Jadwal pelaksanaan tahun 2026–2027 mengikuti agenda penyelenggaraan dan konfirmasi program. Calon peserta dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi jadwal terbaru, ketersediaan kelas, lokasi, serta mekanisme pendaftaran sebelum melakukan pengiriman peserta.

4. Apakah pelatihan dapat diselenggarakan secara in-house atau daring?

Kebutuhan pelatihan secara in-house maupun daring dapat dikonsultasikan kepada penyelenggara. Metode pelaksanaan, jadwal, kebutuhan peserta, dan teknis pembelajaran perlu dibicarakan terlebih dahulu agar program sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan.

5. Berapa lama durasi pelatihan ini?

Durasi pelatihan mengikuti rancangan program yang ditawarkan penyelenggara dan kebutuhan pembahasan peserta. Karena informasi jumlah hari belum ditentukan, calon peserta perlu mengonfirmasi durasi kegiatan sebelum melakukan pendaftaran.

6. Apa ketentuan penting mengenai PKWT dalam UU Nomor 27 Tahun 2026?

UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur PKWT secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Regulasi ini juga mengatur jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT, ketentuan jangka waktu, pencatatan, larangan masa percobaan, dan uang kompensasi ketika PKWT berakhir.

7. Bagaimana prosedur PHK menurut UU Nomor 27 Tahun 2026?

Proses PHK perlu memperhatikan alasan yang diperbolehkan dan mekanisme penyelesaian hubungan kerja. Dalam ketentuan umum, apabila PHK tidak dapat dihindari setelah upaya pencegahan dilakukan, pemberi kerja wajib melakukan perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Apakah materi pelatihan membahas pengupahan dan jam kerja?

Ya. Pembahasan mencakup pengupahan, waktu kerja, istirahat, cuti, dan ketentuan lembur. Peserta dapat mempelajari kewajiban pemberi kerja terkait persetujuan lembur, perintah lembur tertulis atau digital, serta pembayaran upah lembur berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bagaimana Cara Mendaftar Bimtek Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026?

Penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan memerlukan pemahaman regulasi yang tepat agar keputusan HRD dan manajemen memiliki landasan hukum yang jelas. Segera konsultasikan kebutuhan pelatihan bagi instansi atau perusahaan Anda untuk memperoleh informasi program, penawaran biaya, dan jadwal pelaksanaan.

Informasi Pendaftaran: