Panduan Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing 2027–2028: Strategi Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026

Panduan Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing 2027–2028: Strategi Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026

Apa Itu Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing?

Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing adalah program pelatihan teknis yang membahas tata cara pemanfaatan katalog elektronik sebagai instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan produk, penentuan metode pembelian, negosiasi harga, hingga penyelesaian transaksi elektronik. Materi pelatihan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem katalog elektronik secara tepat, transparan, dan akuntabel. Memahami perubahan ketentuan menjadi penting agar proses pemilihan produk dan pelaksanaan E-Purchasing tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian prosedur.

Pelatihan ini juga relevan bagi instansi yang ingin memperkuat penguasaan sistem pengadaan digital menjelang pelaksanaan program kerja tahun 2027–2028.

Apa Dasar Hukum Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-Purchasing?

Dasar hukum utama penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-Purchasing adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 September 2026 serta berstatus berlaku berdasarkan informasi JDIH LKPP.

Peraturan tersebut menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan baru mengatur pengelolaan katalog elektronik, pencantuman barang/jasa, pengelolaan Toko Daring, pelaksanaan E-Purchasing, dan pengawasan katalog elektronik.

Beberapa regulasi yang menjadi keterkaitan dalam penyelenggaraan pengadaan pemerintah meliputi:

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

• Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dokumen peraturan utama dapat diperiksa melalui JDIH LKPP – Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Mengapa Pelatihan Katalog Elektronik Penting bagi Pengelola Pengadaan Pemerintah?

Penguasaan katalog elektronik berpengaruh langsung terhadap ketepatan proses pengadaan, pemilihan penyedia, pengendalian harga, dan pertanggungjawaban belanja instansi. Bagi PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pemahaman prosedur yang tidak memadai berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun dokumentasi transaksi.

Berikut lima manfaat yang berkaitan dengan pekerjaan nyata:

1. Meminimalkan kesalahan pemilihan produk. Peserta memahami pemeriksaan spesifikasi, kategori, dan kesesuaian barang/jasa agar tidak memilih produk yang tidak memenuhi kebutuhan instansi.

2. Meningkatkan ketepatan metode E-Purchasing. Pemahaman pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi membantu menghindari penggunaan metode yang tidak sesuai kondisi pengadaan.

3. Memperkuat pengendalian harga. Pemahaman HPS atau Referensi Harga membantu pelaksana pengadaan menghindari keputusan pembelian tanpa dasar pertimbangan harga yang memadai.

4. Meningkatkan ketertiban administrasi transaksi. Penguasaan Surat/Bukti Pesanan membantu mengurangi risiko ketidaklengkapan dokumen pengadaan.

5. Memperkuat akuntabilitas dan pengawasan. Pemahaman ketentuan pengawasan katalog membantu instansi mengidentifikasi ketidaksesuaian penayangan produk dan pelaksanaan transaksi.

Dengan kemampuan tersebut, aparatur dapat menjalankan proses pengadaan secara lebih terstruktur dan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.

Materi Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing 2027–2028

Materi pelatihan dirancang dengan mengacu pada ruang lingkup pengaturan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026. Pembahasan diarahkan pada kebutuhan pekerjaan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan personel yang terlibat dalam proses pembelian melalui katalog elektronik.

Pokok materi yang dibahas meliputi:

1. Kebijakan dan regulasi pengadaan digital: ruang lingkup Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 serta keterkaitannya dengan regulasi pengadaan pemerintah.

2. Penyelenggaraan Katalog Elektronik: pengelolaan Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, Lokal, dan katalog oleh institusi lainnya.

3. Pencantuman barang/jasa: ketentuan pencantuman produk dan proses kurasi produk dalam katalog elektronik.

4. Pengelolaan Toko Daring: pemahaman kedudukan Toko Daring dalam penyelenggaraan pengadaan digital.

5. Identifikasi kebutuhan pengadaan: kesesuaian kebutuhan instansi dengan spesifikasi dan produk yang tersedia.

6. Metode E-Purchasing: pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi.

7. HPS dan Referensi Harga: pemahaman penetapan dasar pertimbangan harga dalam transaksi katalog elektronik.

8. Surat/Bukti Pesanan: pemahaman dokumen transaksi sebagai bagian dari administrasi pengadaan.

9. Jaminan Pelaksanaan: ketentuan terkait jaminan pelaksanaan dalam transaksi yang dipersyaratkan.

10. Pengawasan Katalog Elektronik: pengawasan penayangan produk dan pelaporan produk.

11. Ketentuan kewenangan dan tanggung jawab: pemahaman tugas para pihak dalam penyelenggaraan katalog elektronik.

12. Evaluasi pelaksanaan E-Purchasing: identifikasi kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Materi aktual dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan perkembangan ketentuan pengadaan pada periode 2027–2028.

Apa Saja Elemen Pembeda dalam Pelatihan Ini?

Salah satu aspek penting dalam pelatihan pengadaan digital adalah kemampuan membedakan ketentuan pemanfaatan katalog elektronik dengan praktik pelaksanaan transaksi. Peserta perlu memahami urutan pekerjaan, dokumen yang digunakan, serta titik pengendalian yang harus diperhatikan sebelum transaksi diselesaikan.

1. Alur proses E-Purchasing

Secara garis besar, proses pembelian melalui katalog elektronik dapat dipahami melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan kebutuhan instansi.

2. Memeriksa ketersediaan produk dalam katalog elektronik.

3. Memeriksa kesesuaian spesifikasi dan informasi produk.

4. Menentukan metode E-Purchasing sesuai ketentuan.

5. Melaksanakan pembelian langsung, negosiasi harga, atau mini kompetisi sesuai metode yang digunakan.

6. Memperhatikan HPS atau Referensi Harga sesuai ketentuan.

7. Menyelesaikan administrasi melalui Surat/Bukti Pesanan.

8. Memastikan pelaksanaan transaksi dan dokumentasinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kesalahan umum yang perlu dihindari

• Memilih produk tanpa memeriksa kesesuaian spesifikasi.

• Menggunakan metode transaksi tanpa memahami ketentuan penerapannya.

• Tidak memperhatikan dasar pertimbangan harga.

• Mengabaikan kelengkapan Surat/Bukti Pesanan.

• Tidak melakukan pemeriksaan terhadap informasi produk yang ditayangkan.

Pemahaman terhadap elemen tersebut membantu peserta menghubungkan ketentuan regulasi dengan pekerjaan pengadaan sehari-hari.

Siapa yang Cocok Mengikuti Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing?

Pelatihan ini relevan bagi aparatur pemerintah dan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pengadaan barang/jasa. Peserta berasal dari berbagai unit kerja yang berhubungan dengan belanja pemerintah dan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik.

Kelompok jabatan dan instansi yang sesuai antara lain:

• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

• Pejabat Pengadaan.

• Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

• Pokja Pemilihan.

• Bendahara pengeluaran dan pengelola keuangan instansi yang berkaitan dengan administrasi belanja.

• Pengelola barang dan jasa pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

• Aparatur pada UKPBJ dan perangkat daerah.

• Auditor internal dan APIP yang menangani pengawasan pengadaan.

• Staf procurement, purchasing, dan pengadaan pada BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta yang membutuhkan pemahaman proses pengadaan pemerintah.

Kegiatan ini juga sesuai bagi instansi yang sedang mempersiapkan peningkatan kapasitas SDM pengadaan untuk menghadapi pelaksanaan program kerja tahun 2027–2028.

Bagaimana Kriteria Narasumber dan Instruktur Pelatihan?

Narasumber dipilih dari praktisi dan akademisi yang menguasai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyelenggaraan katalog elektronik, serta pelaksanaan E-Purchasing. Penguasaan terhadap Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menjadi salah satu aspek penting agar pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruktur juga perlu memahami proses pengadaan dari sisi perencanaan kebutuhan, pemilihan produk, penentuan metode transaksi, negosiasi harga, hingga dokumentasi pembelian. Pemahaman terhadap persoalan administrasi dan pengawasan pengadaan diperlukan agar materi tidak berhenti pada penjelasan regulasi.

Dengan kriteria tersebut, penyampaian materi diarahkan pada pemahaman prosedur, interpretasi ketentuan, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pekerjaan pengadaan.

Pertanyaan Umum tentang Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing

1. Berapa biaya Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing?

Biaya pelatihan belum ditentukan dalam informasi program yang tersedia. Besaran biaya dapat dikonfirmasi berdasarkan metode penyelenggaraan, durasi, lokasi, jumlah peserta, dan fasilitas yang disepakati. Instansi dapat menghubungi penyelenggara untuk memperoleh penawaran kegiatan sesuai kebutuhan.

2. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?

Informasi mengenai penerbitan sertifikat atau dokumen keikutsertaan belum dicantumkan dalam informasi program. Jika sertifikat menjadi kebutuhan instansi, ketentuan penerbitan, jenis dokumen, dan persyaratannya perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada penyelenggara sebelum pendaftaran.

3. Apakah jadwal pelatihan tersedia untuk tahun 2027 dan 2028?

Program direncanakan untuk periode 2027–2028. Tanggal dan lokasi pelaksanaan mengikuti konfirmasi jadwal penyelenggaraan. Instansi dapat menyampaikan rencana waktu pelaksanaan agar kebutuhan peserta dan ketersediaan kegiatan dapat dikoordinasikan.

4. Apakah pelatihan dapat diselenggarakan secara in-house atau daring?

Pelaksanaan dapat dibahas melalui metode in-house training maupun daring sesuai kebutuhan instansi dan kesepakatan penyelenggaraan. Metode in-house memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja, sedangkan metode daring menjadi alternatif bagi peserta dari lokasi berbeda.

5. Berapa lama durasi Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing?

Durasi kegiatan belum ditetapkan dalam informasi program. Penentuan jumlah hari dan jam pembelajaran dapat disesuaikan dengan kedalaman materi, kebutuhan peserta, serta pembahasan teknis mengenai pengelolaan katalog elektronik dan pelaksanaan E-Purchasing.

6. Apa saja metode E-Purchasing berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?

Metode E-Purchasing yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 meliputi pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Pemilihan metode perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dan karakteristik kebutuhan pengadaan.

7. Apakah E-Purchasing wajib dilakukan jika produk tersedia dalam Katalog Elektronik?

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, E-Purchasing wajib dilakukan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Karena itu, pelaksana pengadaan perlu memahami ketentuan pengecualian sebelum menentukan metode pengadaan.

8. Apa perbedaan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengatur Toko Daring dan Katalog Elektronik, sedangkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan katalog elektronik dengan cakupan pengelolaan katalog, pencantuman barang/jasa, Toko Daring, E-Purchasing, dan pengawasan. Peraturan tahun 2021 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan tahun 2026.

Informasi Pendaftaran Training Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Persiapkan peningkatan kapasitas SDM pengadaan di instansi Anda melalui pelatihan yang membahas ketentuan katalog elektronik dan pelaksanaan E-Purchasing berdasarkan regulasi terbaru. Hubungi tim penyelenggara untuk mendapatkan informasi jadwal, penawaran biaya, pilihan metode, serta penyesuaian kebutuhan materi bagi instansi Anda.

Informasi pendaftaran:

• Kontak: Erik (HP/WhatsApp: 0851-1104-6439)

• Email: info@prain.co.id

• Website: https://www.prain.co.id/