Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027. Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya dipandang sebagai inventaris pemerintah semata, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan administratif bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah wajib memahami mekanisme pengelolaan BMD sesuai ketentuan regulasi terbaru.

Melalui Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, aparatur pemerintah dapat meningkatkan kompetensi dalam proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, hingga penghapusan aset daerah. Pemahaman yang tepat terhadap regulasi sangat penting agar pengelolaan aset berjalan tertib administrasi dan terhindar dari potensi temuan pemeriksaan.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pemerintah menerbitkan berbagai aturan terbaru yang menjadi pedoman dalam tata kelola aset daerah, termasuk Permendagri 7 Tahun 2024 serta Permendagri 19 Tahun 2016. Kehadiran regulasi tersebut mendorong setiap instansi pemerintah untuk terus memperbarui pemahaman teknis melalui Bimtek Pengelolaan BMD Terbaru 2026-2027 agar proses administrasi dan pengawasan aset daerah dapat berjalan optimal.


Definisi

Barang Milik Daerah merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang tersebut dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, jaringan, aset tetap lainnya, hingga aset tidak berwujud yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset daerah. Seluruh proses tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam implementasinya, Pelatihan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terbaru terkait tata kelola aset daerah. Dengan adanya pembaruan regulasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjalankan administrasi aset secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.


Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi Pengelolaan BMD

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai regulasi terbaru terkait pengelolaan aset daerah. Peserta dapat memahami perubahan kebijakan, mekanisme administrasi, serta tata cara pengelolaan BMD sesuai ketentuan terbaru yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

2. Mendukung Tertib Administrasi Aset Daerah

Pengelolaan aset yang tidak tertib sering menjadi sumber temuan pemeriksaan. Melalui Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah, peserta memperoleh pemahaman mengenai pencatatan aset, inventarisasi, kodefikasi, hingga pelaporan aset secara benar dan sistematis.

3. Meminimalisir Risiko Temuan Audit

Kesalahan dalam pengelolaan aset dapat menimbulkan risiko hukum maupun administrasi. Dengan mengikuti bimtek, aparatur pemerintah dapat memahami prosedur pengamanan dan pengawasan aset sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

Aset daerah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, peserta memahami strategi pemanfaatan aset secara efektif sehingga aset tidak menjadi barang idle atau tidak termanfaatkan.

5. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Pengelolaan BMD yang sesuai regulasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

6. Menyesuaikan Tata Kelola dengan Perubahan Regulasi

Perubahan kebijakan menuntut aparatur pemerintah untuk terus memperbarui kompetensi. Oleh sebab itu, Bimtek Aset Daerah Pemerintah Terbaru menjadi sarana strategis untuk memahami implementasi aturan terbaru secara teknis dan administratif.

7. Meningkatkan Kompetensi SDM Pengelola Aset

Keberhasilan pengelolaan aset sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Bimtek membantu meningkatkan kemampuan pejabat pengurus barang, pengguna barang, maupun pengelola aset dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.


Materi Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peserta mempelajari dasar hukum pengelolaan BMD sesuai Permendagri terbaru, termasuk perubahan kebijakan dan implementasinya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD

Materi ini membahas tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah

Peserta memahami proses pengadaan aset daerah mulai dari perencanaan hingga penerimaan barang sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Materi membahas mekanisme penggunaan aset daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam materi ini dibahas tata cara pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan administrasi aset daerah secara tertib dan akurat. Materi ini menjadi bagian penting dalam Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas aset pemerintah.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Peserta mempelajari langkah-langkah pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap aset daerah serta strategi pemeliharaan untuk menjaga nilai aset.

7. Penilaian Barang Milik Daerah

Materi ini menjelaskan metode penilaian aset daerah yang digunakan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan maupun pemanfaatan aset.

8. Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD

Peserta memahami prosedur pemindahtanganan aset melalui penjualan, hibah, tukar menukar, maupun penghapusan aset sesuai ketentuan hukum.

9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Aset

Materi membahas sistem pengawasan internal terhadap pengelolaan BMD untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.

10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Peserta mempelajari teknik penyusunan laporan aset daerah yang terintegrasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

11. Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset

Materi ini membahas proses inventarisasi aset secara berkala serta rekonsiliasi data aset untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik dan administrasi.

12. Implementasi Permendagri 7 Tahun 2024 dalam Pengelolaan BMD

Peserta memperoleh pemahaman mengenai perubahan kebijakan terbaru serta langkah implementasi regulasi tersebut dalam pengelolaan aset daerah.


Siapa yang Membutuhkan

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset pemerintah daerah maupun pengawasan administrasi aset. Pemahaman mengenai tata kelola BMD sangat penting agar pengelolaan aset berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Beberapa pihak yang membutuhkan pelatihan ini antara lain:

  • Pengurus Barang
  • Pengguna Barang
  • Kuasa Pengguna Barang
  • Pejabat Penatausahaan Barang
  • Aparatur Pemerintah Daerah
  • Bagian Aset dan Perlengkapan
  • Inspektorat Daerah
  • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  • Pejabat pengadaan dan pengelola administrasi barang
  • Tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah

Selain itu, kegiatan ini juga relevan bagi instansi yang ingin meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah sesuai ketentuan terbaru. Dengan mengikuti Pelatihan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024, peserta dapat memahami implementasi kebijakan secara lebih teknis dan aplikatif.


Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa tujuan utama Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah?

Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai tata kelola aset daerah sesuai regulasi terbaru agar pengelolaan BMD lebih tertib, akuntabel, dan efisien.

Mengapa pengelolaan Barang Milik Daerah sangat penting?

Karena aset daerah merupakan bagian dari kekayaan pemerintah yang harus dikelola secara profesional untuk mendukung pelayanan publik dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Apa saja regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan BMD?

Salah satu regulasi utama adalah Permendagri 19 Tahun 2016 dan pembaruan kebijakan dalam Permendagri 7 Tahun 2024 terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.

Siapa yang sebaiknya mengikuti bimtek ini?

Bimtek ini sangat relevan bagi pengurus barang, pejabat pengguna barang, aparatur pemerintah daerah, bagian aset, inspektorat, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah.

Apa manfaat mengikuti Bimtek Pengelolaan BMD Terbaru 2026-2027?

Peserta dapat memahami regulasi terbaru, meningkatkan kemampuan administrasi aset, meminimalisir risiko temuan audit, serta mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan akuntabel.


Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dengan memahami regulasi terbaru serta mekanisme administrasi aset secara benar, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan meminimalisir berbagai risiko administrasi maupun hukum.

Melalui Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, peserta memperoleh pemahaman teknis dan strategis mengenai pengelolaan aset sesuai ketentuan Permendagri 7 Tahun 2024 dan Permendagri 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang pengelolaan BMD menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola aset daerah yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kunjungi juga materi berikut untuk informasi pelatihan terkait:

Bimtek BMD Terbaru 2026-2027: Pelatihan Penatausahaan & Inventarisasi Aset Daerah

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027

Sehubungan dengan upaya peningkatan pemahaman, kapasitas, serta kapabilitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor Swasta dalam mendukung pembangunan dan tata kelola kelembagaan, kami dari Pusat Edukasi Indonesia (PENA) mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 7/2024 dan Permendagri 19/2016 Terbaru 2026-2027.


Metodologi Pelatihan

Bimtek ini akan dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran aktif dan interaktif, yang meliputi:

  • Pemaparan materi oleh narasumber

  • Diskusi kelompok dan sesi tanya jawab

  • Simulasi dan studi kasus

  • Analisis praktik terbaik (benchmarking)

Komposisi pembelajaran disusun dengan pendekatan sebagai berikut:

  • 20% Teori berbasis literatur praktis

  • 40% Benchmarking & analisis praktik terbaik lintas sektor (pemerintah, korporasi, industri)

  • 40% Studi kasus dan brainstorming antara narasumber dengan peserta


Narasumber dan Instruktur

Kegiatan ini akan dipandu oleh para akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidangnya dan memiliki sertifikasi nasional maupun internasional.


Pilihan Pelaksanaan Bimtek

Pelatihan dapat diikuti melalui beberapa opsi berikut:

  • Kelas Tatap Muka (Offline) di Hotel

  • Kelas Daring via Zoom Meeting

  • In-House Training (dilaksanakan di instansi peserta)


Lokasi Pelatihan

Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Palu, Semarang, Lampung, Palembang, Padang, serta kota besar lainnya.
Permintaan lokasi khusus dapat dikoordinasikan bersama tim pelaksana.


Biaya Pelatihan

Kategori Biaya
Online (Zoom Meeting) Rp 3.000.000,-
Tatap Muka (Non Akomodasi) Rp 4.000.000,-
Dengan Akomodasi Twin Sharing (4H3M) Rp 4.800.000,-
Dengan Akomodasi Suite Room (4H3M) Rp 5.700.000,-

Fasilitas Peserta

  • Modul pelatihan (softcopy dan hardcopy)

  • Seminar kit & tas kegiatan

  • Sertifikat keikutsertaan

  • Kuitansi resmi

  • Konsumsi dan coffee break selama kegiatan

  • Kartu identitas peserta

  • Penjemputan dari bandara/stasiun (khusus peserta rombongan min. 8 orang)


Informasi Tambahan

  • Untuk permintaan In House Training, biaya akan disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan instansi.

  • Peserta minimal 5 orang dapat menentukan tema, lokasi, waktu, dan materi pelatihan sesuai kebutuhan.

  • Pendaftaran paling lambat dilakukan H-3 sebelum kegiatan dimulai.

  • Undangan dan rundown kegiatan akan dikirimkan melalui email atau WhatsApp setelah konfirmasi.


Legalitas Kami

  • SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

  • Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339


Kontak Pendaftaran dan Informasi

📞 Erik – HP/WA: 0851-7207-9181